24/09/2026
GUGATAN TERKAIT SYARAT PENDIDIKAN GIBRAN MASIH BERPROSES DI MK
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti kemungkinan konsekuensi hukum apabila gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril mengatakan, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai substansi gugatan, tetapi juga bagaimana konsekuensi hukum terhadap seorang wakil presiden yang sudah menjabat apabila kemudian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
Menurut Yusril, aturan yang ada belum mengatur secara rinci skenario tersebut. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah seorang wakil presiden otomatis berhenti dari jabatannya atau harus melalui mekanisme pemberhentian/impeachment.
Yusril juga menyatakan dirinya memilih berhati-hati dalam memberikan komentar lebih jauh karena perkara tersebut masih dalam proses pengujian hukum dan dirinya merupakan bagian dari pemerintahan. 0
Selain itu, Yusril menyinggung batas kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Menurut pandangannya, MK pada dasarnya berfungsi sebagai negative legislator, sementara pembentukan norma baru merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. 1
Perlu dicatat, gugatan tersebut masih dalam proses dan belum terdapat putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Karena itu, berbagai konsekuensi yang dibahas dalam pemberitaan ini masih merupakan skenario apabila gugatan nantinya dikabulkan.
Bagaimana menurut Anda, apa saja konsekuensi hukum yang perlu diperjelas apabila perkara seperti ini dikabulkan?
Sumber: Bangka Pos, berdasarkan materi berita yang diberikan.
Sumber pembanding: Warta Ekonomi dan Sinata.id. 2
Catatan: Konten ini merupakan penulisan ulang/ringkasan dari pemberitaan sumber dan bukan laporan jurnalistik original.