ACEH TRAND ID

10/05/2026

Kira-kira Prabowo dan Dadan mau kemana arahnya?

06/05/2026

Dia itu CEO nya MBG masa BEM UGM tidak tau 🤪

Apapun forumnya Pidatonya tetap MBG.

05/05/2026

05/05/2026

Presiden Buruh Sebut, Buruh Yang Teriak MBG Tidak Bermanfaat Hanya Buruh Lajang!

Tahukah Kamu?, JAKARTA - Setelah video penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di panggung May Day viral dan bikin heboh, elit serikat buruh akhirnya angkat bicara. Bukannya mengakui kalau program tersebut memang kurang diminati kelas pekerja, Presiden KSPSI Andi Gani malah mengeluarkan alibi kocak yang bikin netizen geleng geleng kepala!

Mari kita bedah jurus ngeles petinggi buruh yang lagi ramai disorot publik ini:

- Kambing Hitamkan Buruh Lajang.
Andi Gani dengan percaya diri menyebut kalau suara teriakan lantang penolakan MBG di depan Presiden Prabowo itu murni berasal dari barisan pekerja yang belum berkeluarga. Menurutnya, buruh berstatus lajang alias jomblo merasa tidak butuh program makan gratis karena mereka belum punya anak untuk diberi makan.

- Alih Alih Aspirasi Malah Jadi Alibi.
Dalam pembelaannya, Andi mengklaim buruh lajang lebih menginginkan agar dana triliunan MBG dialihkan untuk program pengembangan masa depan mereka. Ia bahkan sesumbar memastikan kalau kelompok buruh yang sudah berkeluarga pasti akan menerima dan mendukung penuh program andalan pemerintah tersebut tanpa syarat.

- Publik Terlanjur Mencium Kepanikan.
Alibi ini jelas memancing reaksi sinis dari netizen. Apalagi sebelumnya sudah terekam jelas ekspresi wajah pucat Andi Gani yang sampai keceplosan bilang Waduh di atas panggung saat lautan massa berteriak Tidaaaak. Banyak pihak menilai klarifikasi mendadak ini hanyalah manuver cuci tangan agar hubungan elit serikat pekerja dengan penguasa tidak merenggang.

Klarifikasi ini justru memperlihatkan betapa canggungnya posisi elit buruh saat harus berdiri di antara kepentingan pemerintah dan teriakan jujur dari akar rumput. Bukannya menyerap aspirasi ribuan massa yang kepanasan secara utuh, mereka seolah malah sibuk memilah milah siapa yang berteriak.

Menurut Kamu, apakah alasan buruh jomblo ini masuk akal, atau cuma sekadar tameng elit untuk menutupi fakta bahwa pekerja memang menolak program tersebut?

Disadur dari: CNN

04/05/2026

Dalam sebuah acara di Kompas TV, Wahyudi Askar melontarkan pernyataan yang menohok logika keadilan publik. Ia menyoroti bagaimana gaji pejabat dan anggota DPR justru pajaknya ditanggung oleh negara, yang berarti dibayar dari uang rakyat, sementara para pekerja dan buruh harus rela penghasilannya dipotong pajak setiap bulan. Sebuah ironi yang terasa getir: rakyat diperas untuk membiayai negara, sementara negara dengan ringan hati membiayai kewajiban pajak para elitnya. Jika ini disebut sistem yang adil, maka mungkin kita memang sedang hidup dalam definisi keadilan yang sudah dipelintir habis-habisan.

Lebih menyakitkan lagi, praktik ini terus berjalan seolah-olah wajar, seolah tidak ada yang janggal ketika kekuasaan memberi fasilitas istimewa kepada dirinya sendiri. Ini bukan sekadar soal angka atau mekanisme fiskal, tapi tentang pesan moral yang dikirimkan: bahwa ada kasta dalam kewajiban bernegara. Yang satu diwajibkan berkontribusi, yang lain difasilitasi untuk tetap nyaman. Jika ini terus dianggap normal, maka benar kata Wahyudi Askar, ketidakadilan ini bukan hanya kesalahan hari ini, tapi warisan dosa yang akan terus dibayar oleh generasi berikutnya.

# Tulisan ini disusun berdasarkan rujukan dari pernyataan yang disampaikan oleh Media Wahyudi Askar, dengan mempertimbangkan konteks, substansi, serta pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik.

Oleh: Sepenggal Narasi.

02/05/2026

Dana darurat pemerintah tergerus, pembayaran utang pun seret. Jika nekat mencetak uang, hiperinflasi tinggal menunggu waktu.

02/05/2026

Pernyataan Tyo Ardianto menyoroti persoalan serius dalam tata kelola kebijakan publik, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang seharusnya berbasis ilmu gizi dan kesehatan masyarakat justru dinilai tidak menempatkan ahli gizi sebagai aktor utama. Dalam struktur Badan Gizi Nasional, posisi strategis banyak diisi oleh unsur non-akademik seperti aparat dan birokrat umum, sehingga memunculkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan yang diambil. Kritik ini menegaskan bahwa negara terkesan mengabaikan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan persoalan gizi nasional.

Selain itu, besarnya anggaran yang dialokasikan memperkuat urgensi kritik tersebut. Pemerintah menggelontorkan puluhan hingga ratusan triliun rupiah untuk program MBG, namun efektivitasnya dipertanyakan karena berbagai laporan kasus di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan program. Ini menunjukkan adanya celah serius dalam perencanaan dan pengawasan, yang seharusnya bisa diminimalisir jika para ahli gizi dan pakar keamanan pangan dilibatkan secara dominan sejak awal. Tanpa fondasi keilmuan yang kuat, program sebesar apa pun berisiko gagal mencapai tujuan utamanya.

Lebih jauh, latar belakang pimpinan lembaga juga menjadi sorotan. Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Dadan Hindayana, dikenal sebagai akademisi di bidang entomologi, bukan gizi. Hal ini memperkuat kritik bahwa prinsip “the right man in the right place” belum sepenuhnya diterapkan. Jika pemerintah ingin membangun kebijakan yang kredibel dan berdampak nyata, maka penghargaan terhadap keahlian dan ilmu pengetahuan harus menjadi dasar utama, bukan sekadar pelengkap.

30/04/2026

Sebuah tanggapan yang masuk akal..

29/04/2026

Sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia saat ini tengah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akibat berbagai pelanggaran dan ketidaksesuaian operasional. Dari jumlah tersebut, 136 unit berada di Sulawesi Selatan. Meski dalam status suspend, pemerintah tetap menyalurkan insentif kepada SPPG tersebut, sebuah kebijakan yang langsung memicu perhatian publik terkait efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Sumber: Pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, 28 April 2026

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keputusan tetap memberikan insentif didasarkan pada kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam SPPG. Menurutnya, selama masa penutupan, pengelola dan karyawan tidak berhenti bekerja sepenuhnya, melainkan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembenahan sistem, serta penyesuaian operasional agar memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Sumber: Wawancara Dadan Hindayana di Universitas Hasanuddin Tamalanrea, 28 April 2026

Dadan menegaskan bahwa insentif tersebut bukan sekadar bantuan pasif, melainkan bagian dari strategi pembinaan. Ia menyebut bahwa selama masa suspend, pihak pengelola tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki manajemen internal, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kesiapan ketika SPPG kembali diaktifkan. Program pelatihan ini mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja hingga penyesuaian prosedur distribusi dan pemenuhan gizi masyarakat.
Sumber: Pernyataan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), April 2026

Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan kritis di masyarakat, terutama terkait pengawasan dan transparansi. Pemberian insentif kepada unit yang tidak beroperasi dinilai berpotensi membuka celah pemborosan anggaran jika tidak diiringi evaluasi ketat. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu memastikan bahwa pelatihan benar-benar berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
Sumber: Analisis kebijakan publik dan tanggapan masyarakat, April 2026

BGN sendiri menyatakan akan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG yang disuspend. Unit yang dinilai telah memenuhi standar akan diaktifkan kembali secara bertahap. Sementara itu, SPPG yang gagal memenuhi kriteria setelah pembinaan berpotensi dihentikan permanen. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program pemenuhan gizi nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap tepat sasaran.
Sumber: Pernyataan lanjutan Badan Gizi Nasional (BGN), April 2026